Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » PLN EPI Uji Coba “Co-Firing” Amonia di PLTU Labuan pada 2027

PLN EPI Uji Coba “Co-Firing” Amonia di PLTU Labuan pada 2027

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Astacitamedia.id – Jakarta – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyiapkan uji coba pencampuran bahan bakar (co-firing) amonia dengan batu bara di PLTU Labuan, Banten, pada 2027.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan amonia ini merupakan salah satu opsi bahan bakar rendah karbon untuk mendukung penurunan emisi batu bara PLTU.

“Setelah memulai studi pasokan pada 2026, PLN EPI menargetkan uji coba skala kecil dengan tingkat co-firing hingga 3 persen di PLTU Labuan pada 2027 sebagai tahap awal untuk menguji aspek teknis, keekonomian, dan kesiapan rantai pasok sebelum dikembangkan lebih lanjut,” katanya.

Menurut dia, uji coba tersebut menjadi bagian dari roadmap pengembangan hidrogen dan amonia PLN EPI yang dilakukan secara bertahap hingga 2030 untuk membangun fondasi teknologi dan rantai pasok sebelum memasuki tahapan komersialisasi.

Hokkop mengatakan pengembangan amonia merupakan bagian dari upaya memperluas opsi bahan bakar rendah karbon pada pembangkit eksisting.

Namun, implementasinya membutuhkan kajian menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi pembangkit, tetapi juga ketersediaan pasokan dan keekonomian.

“Untuk amonia, kami sedang melakukan kajian, termasuk dari sisi pasokan dan teknologi. Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya,” ujar Hokkop dalam suatu diskusi.

Dalam roadmap PLN EPI, tahapan pengembangan dimulai dengan studi pasokan amonia pada 2026, dengan Pupuk Kujang Cikampek, Jawa Barat, sebagai salah satu sumber awal yang dikaji.

Tahapan berikutnya adalah uji coba skala kecil dengan tingkat co-firing maksimal tiga persen di PLTU Labuan pada 2027.

Hasil percontohan tersebut akan menjadi basis evaluasi teknis dan studi keekonomian pada 2028.

Selanjutnya, PLN EPI menargetkan pengembangan integrasi rantai pasok amonia pada 2029 dan studi kelayakan penerapan co-firing sekitar 3-5 persen atau lebih pada 2030.

Pendekatan bertahap

Hokkop juga menambahkan pendekatan bertahap diperlukan karena pengembangan co-firing amonia memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan bahan bakar konvensional.

Selain memastikan kemampuan pembangkit dalam menerima campuran amonia, keekonomian menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan kelayakan penerapannya.

“Untuk saat ini, harganya masih menjadi tantangan. Karena itu, kita perlu melakukan pilot terlebih dahulu, belajar dari sana, kemudian melihat bagaimana teknologi dan keekonomiannya berkembang,” kata Hokkop.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pasokan. Amonia saat ini telah memiliki pasar dan kebutuhan yang besar, terutama untuk industri pupuk.

Pengembangan kebutuhan baru untuk sektor ketenagalistrikan perlu mempertimbangkan keseimbangan pasokan antarsektor serta kesiapan infrastruktur dan logistik.

PLN EPI juga mencermati perkembangan harga amonia serta berbagai opsi produksi dan pengadaan.

Kepastian volume, harga yang kompetitif, infrastruktur, dan kontinuitas pasokan menjadi bagian penting dari kajian sebelum pemanfaatan amonia dapat ditingkatkan ke skala yang lebih besar.

Target NZE

Hokkop juga mengatakan pengembangan hidrogen dan amonia telah menjadi salah satu bagian dari agenda jangka panjang PLN Group menuju target net zero emissions (NZE) pada 2060.

Dalam tahapan transisi tersebut, berbagai opsi teknologi dikembangkan secara bertahap, mulai dari co-firing biomassa, peningkatan efisiensi pembangkit, hingga pemanfaatan hidrogen dan amonia pada fase berikutnya.

Hokkop menjelaskan pengembangan teknologi rendah karbon perlu mempertimbangkan kondisi sistem ketenagalistrikan dan keberadaan aset pembangkit yang saat ini masih beroperasi.

Karena itu, proses transisi membutuhkan tahapan yang terukur dengan tetap menjaga keandalan sistem.

Menurut dia, periode 2026-2030 menjadi fase penting untuk membangun fondasi pengembangan co-firing amonia, mulai dari kajian pasokan, pilot project, evaluasi teknis dan keekonomian, hingga integrasi rantai pasok.

“Tahapan ini diharapkan memberikan dasar yang kuat untuk menentukan skala penerapan amonia yang layak secara teknis, kompetitif secara ekonomi, serta didukung rantai pasok yang andal sebagai bagian dari perjalanan transisi energi menuju NZE 2060,” ujar Hokkop.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menperin Usul Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap dan Dapat Parkir Khusus

    Menperin Usul Mobil Hybrid Bebas Ganjil Genap dan Dapat Parkir Khusus

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengusulkan pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Insentif tersebut di antaranya berupa pembebasan aturan ganjil genap, fasilitas parkir khusus, hingga kemudahan administrasi. Usulan ini ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus mendorong penghematan bahan bakar minyak […]

  • 10 Fakta hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi yang Praktis

    10 Fakta hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi yang Praktis

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Dalam sistem demokrasi, warga negara umumnya berhak memilih, menyuarakan pendapat, serta mengakses informasi publik. Di samping itu, mereka juga berkewajiban menghormati hukum, berpartisipasi dalam proses politik, dan menjaga kepentingan bersama melalui dialog konstruktif. Hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi memberi landasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi, mengkritisi, sekaligus melindungi kepentingan bersama; tanpa […]

  • BGN Sebut MBG Prasmanan Adopsi Praktik Negara Lain, Sekolah Harus Siap

    BGN Sebut MBG Prasmanan Adopsi Praktik Negara Lain, Sekolah Harus Siap

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi kritik publik terkait pelibatan siswa dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan, termasuk mencuci ompreng atau wadah makanan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari edukasi dan pembentukan kebiasaan positif bagi siswa. Sudaryono mengaku heran karena praktik serupa justru mendapat respons positif ketika […]

  • IHSG Melonjak 5,65 Persen, Rupiah Menguat ke Rp17.992 per Dolar AS

    IHSG Melonjak 5,65 Persen, Rupiah Menguat ke Rp17.992 per Dolar AS

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah kompak menguat pada penutupan perdagangan Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. IHSG ditutup di level 5.278, naik 282 poin atau 5,65 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Penguatan tersebut turut ditopang oleh dominasi saham yang […]

  • Karhutla Tanjung Puting, Menhut Raja Antoni Tingkatkan Water Bombing

    Karhutla Tanjung Puting, Menhut Raja Antoni Tingkatkan Water Bombing

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Tanjung Puting, 18 Oktober 2026 – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni terus memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Hari ini, water bombing telah dilakukan 26 kali water bombing di wilayah Sungai Perlu dan Teluk Rengas, Tanjung Puting. Menhut Raja Antoni menyebut pada hari kemarin (17/10) […]

  • Menteri Jumhur: Potensi Nilai Ekonomi Karbon RI Capai Rp4.500 Triliun

    Menteri Jumhur: Potensi Nilai Ekonomi Karbon RI Capai Rp4.500 Triliun

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BALI – Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi karbon yang diperkirakan mencapai 200 miliar dolar AS atau setara Rp4.500 triliun. Pemerintah mendorong potensi tersebut menjadi sumber pembiayaan pemulihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan hal itu saat membuka Workshop […]

expand_less