Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Naik Jadi Penuh Waktu, Ada Kesempatan Ikut Tes CPNS

Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Naik Jadi Penuh Waktu, Ada Kesempatan Ikut Tes CPNS

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kabar penting datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru. Sejumlah profesi lain, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga medis hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), juga masuk dalam kesepakatan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan pembahasan bersama pimpinan DPR RI. “Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi,” ujar Prasetyo, Jumat 6 November 2026.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut kesepakatan pemerintah dan DPR pada Agustus lalu. Sebelumnya, pembahasan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lebih berfokus pada tenaga guru.

Namun, dalam rapat koordinasi terbaru, cakupan kebijakan diperluas sehingga melibatkan berbagai profesi yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Prasetyo menjelaskan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berlaku lintas profesi.

Artinya, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pengajar, tetapi juga pegawai dari bidang pelayanan publik lainnya. Beberapa profesi yang disebut masuk dalam kebijakan itu antara lain dosen, petugas damkar, tenaga medis, serta personel Satpol PP.

Perluasan kebijakan ini menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan pemerintah dan DPR. Sebab, kebutuhan aparatur di lingkungan pemerintahan tidak hanya berada pada sektor pendidikan, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan, penanganan kebakaran, ketertiban umum, dan bidang lainnya.

Dengan perubahan status tersebut, PPPK paruh waktu dari berbagai profesi mendapat kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Meski demikian, ketentuan teknis pelaksanaan, termasuk mekanisme pengangkatan dan persyaratan bagi masing-masing pegawai, masih perlu merujuk pada aturan resmi yang diterbitkan pemerintah.

Tak hanya perubahan status, ada poin lain yang menjadi perhatian dalam kesepakatan pemerintah dan DPR. PPPK penuh waktu juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan tersebut berlaku bagi PPPK dari berbagai profesi, bukan hanya tenaga pengajar.

Prasetyo menyebut kebijakan itu merupakan konsekuensi dari perluasan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi. “Jadi, karena statusnya PPPK (paruh waktu) lintas profesi naik menjadi penuh waktu maka (PPPK penuh waktu) diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS,” imbuhnya.

Dengan demikian, pegawai yang berstatus PPPK penuh waktu nantinya juga memiliki kesempatan untuk mengikuti proses seleksi CPNS pada tahun tersebut. Namun, kesempatan mengikuti seleksi tidak serta-merta berarti peserta otomatis diangkat menjadi PNS. Mereka tetap harus mengikuti rangkaian seleksi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Informasi mengenai persyaratan, mekanisme, serta tahapan seleksi CPNS 2027 masih perlu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kesepakatan pemerintah dan DPR juga mencakup nasib guru non-ASN yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkum Supratman Ungkap Arahan Prabowo: Pangkas Aturan Rumit dan Percepat Perizinan

    Menkum Supratman Ungkap Arahan Prabowo: Pangkas Aturan Rumit dan Percepat Perizinan

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus aturan yang tidak lagi diperlukan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit. Arahan itu disampaikan Supratman saat membuka Forum Nasional Pembangunan Hukum di Aula Kementerian Hukum, Jakarta […]

  • Seni Jadi Magnet: Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

    Seni Jadi Magnet: Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif memadukan atraksi wisata dengan produk dan layanan kreatif—seperti kerajinan, fashion, kuliner inovatif, serta seni pertunjukan—untuk meningkatkan nilai tambah dan durasi kunjungan. Dengan melibatkan pelaku kreatif lokal, destinasi dapat menonjolkan keunikan budaya sekaligus menciptakan lapangan kerja baru serta pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Setelah menelusuri jejak langkah […]

  • Eksplorasi Migas Laut Bali Bukti Potensi Energi RI Masih Menjanjikan

    Eksplorasi Migas Laut Bali Bukti Potensi Energi RI Masih Menjanjikan

    • calendar_month Sabtu, 17 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Langkah dua perusahaan energi, British Petroleum (BP) dan Inpex Corporation dalam membagi hak partisipasi di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Agung I dan Agung II Bali menjadi sinyal kuat potensi energi di Indonesia masih menjanjikan. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan keterlibatan BP dan Inpex […]

  • 5 Langkah Cara Mewujudkan Swasembada Pangan di Indonesia

    5 Langkah Cara Mewujudkan Swasembada Pangan di Indonesia

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Mewujudkan swasembada pangan di Indonesia memerlukan kombinasi peningkatan produktivitas pertanian lewat adopsi teknologi tepat guna, serta memperkuat rantai pasokan dari petani ke konsumen. Pemerintah dan sektor swasta harus mendukung akses pembiayaan, pelatihan agribisnis, dan kebijakan yang melindungi lahan pertanian, sementara konsumen dapat berperan dengan memilih produk lokal. Dengan sinergi ini, ketergantungan impor dapat […]

  • Golkar Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Cepat Selama 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Golkar Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Cepat Selama 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Partai Golkar menilai perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut disebut menjadi indikasi bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah berada di jalur yang tepat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengatakan data yang tersedia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi […]

  • Sebut Jakarta Punya “Banyak Pesilat”, Pramono Siap Rangkul Swasta Bangun Ibu Kota

    Sebut Jakarta Punya “Banyak Pesilat”, Pramono Siap Rangkul Swasta Bangun Ibu Kota

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya antara pemerintah daerah dan kalangan pengusaha untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota. Menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dapat membuka peluang pembangunan berbagai fasilitas publik tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pramono menyampaikan hal tersebut saat memberikan […]

expand_less