BGN Sebut MBG Prasmanan Adopsi Praktik Negara Lain, Sekolah Harus Siap

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi kritik publik terkait pelibatan siswa dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan, termasuk mencuci ompreng atau wadah makanan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari edukasi dan pembentukan kebiasaan positif bagi siswa.

Sudaryono mengaku heran karena praktik serupa justru mendapat respons positif ketika diterapkan di negara lain, seperti China.

“Sekarang kan di medsos ramai, ‘wah ini kok anak-anak dilibatkan’. Ya, memang begitu bagian dari edukasi kita. Kalau kita lihat di banyak negara begitu. Bahkan, kalau kita lihat di medsos juga, orang kagum sama MBG di China di mana anaknya nyuci ompreng. Sementara di sini dihujat kok nyuci ompreng,” ujar Sudaryono di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Ia menilai inovasi MBG dengan sistem prasmanan perlu dilihat sebagai upaya mengadopsi praktik yang telah diterapkan di negara lain. Pemerintah kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia.

Sudaryono mengatakan, penerapan konsep tersebut dilakukan melalui proses pembelajaran dari berbagai contoh keberhasilan di negara lain.

“Inovasi yang prasmanan yang kita lakukan ini sifatnya adalah benchmarking saja, kita lihat sukses success story di banyak negara seperti apa,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah mengadaptasi praktik yang dinilai berhasil agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan program MBG di Indonesia.

“Kita copy, kemudian kita modifikasi sedikit. Sehingga harusnya sih tidak susah gitu lah, karena memang sudah ada best practice-nya,” sambung Sudaryono.

Penerapan MBG Prasmanan Perlu Persetujuan Sekolah

Meski mendorong inovasi, Sudaryono menegaskan bahwa sistem prasmanan tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sekolah. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah.

Menurutnya, sistem prasmanan membutuhkan persiapan tambahan karena penyajian makanan dilakukan langsung di lingkungan sekolah. Hal tersebut berpotensi menambah beban operasional bagi penyedia layanan maupun pihak sekolah.

“Karena kan prasmanan ini harus dapurnya harus mau. Mau tuh artinya dia memang bisa karena dia ada nambah sedikit kerepotan gitu. Kemudian, juga sekolahnya juga mesti mau, karena juga sekolahnya juga ada sedikit kerepotan gitu,” jelasnya.

Dengan demikian, penerapan MBG prasmanan tetap memerlukan koordinasi antara pengelola SPPG dan sekolah agar pelaksanaannya berjalan sesuai kapasitas serta tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.