Satgas PRR Kawal Penanganan Infrastruktur dan Fasilitas UMKM

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan berbagai upaya penanganan terus berjalan sesuai target, termasuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di sektor infrastruktur dan fasilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” kata Tito di Jakarta.

Hal itu ditegaskan Tito dalam Rapat Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Fasilitas Infrastruktur serta Fasilitas UMKM Pascabencana Alam di Sumatera, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu.

Forum tersebut dihadiri langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto.

Berdasarkan dokumen rencana induk rehab-rekon, proses penanganan pascabencana Sumatera berlangsung mulai tahun 2026 hingga 2028.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar karena menangani rehab-rekon berbagai infrastruktur yang terdampak. Infrastruktur tersebut meliputi ruas jalan, sungai, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Ia menyebutkan bahwa tak sedikit sungai mengalami sedimentasi sehingga membutuhkan penanganan cepat.

“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” katanya menerangkan.

Tito mengungkapkan bahwa penanganan pascabencana Sumatera membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya, bencana alam di Sumatera berdampak luas, terlebih dengan adanya bencana susulan seperti banjir yang turut merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.

“Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” ujarnya menjelaskan.

Sementara itu, Sekjen Kementerian PU Apri Artoto memaparkan berbagai progres rehab-rekon infrastruktur selama tahun 2026. Penanganan tersebut meliputi irigasi, sungai, jembatan nasional, ruas jalan nasional, hingga fasilitas kesehatan dan peribadatan. “Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tugas untuk mendorong pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak.

Tugas Kementerian UMKM meliputi empat hal, yakni merealisasikan Bantuan Presiden (Banpres) untuk 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, dan layanan Klinik UMKM Bangkit. Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan secara bertahap di daerah terdampak.